.png)
BADAN Gizi Nasional berupaya memulihkan kepercayaan publik terhadap program makan bergizi gratis atau MBG setelah kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat lembaga tersebut. Kepemimpinan baru BGN yang sedang dalam tekanan publik menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintah itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan pembenahan tata kelola menjadi salah satu fokus utama yang akan dilakukan lembaganya. Dalam konferensi pers pertamanya di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026, Nanik menyebut evaluasi akan mencakup aspek pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program MBG.
Langkah tersebut dilakukan sehari setelah Kejaksaan Agung menangkap sejumlah pejabat BGN, termasuk Dadan Hindayana, pada Rabu, 3 Juni 2026, dalam perkara dugaan korupsi. Kasus itu memunculkan sorotan terhadap pengelolaan program MBG yang selama ini dijalankan BGN.
“Prioritas kami adalah memastikan program ini berjalan secara efektif sehingga anggaran dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan gizi,” kata Nanik.
Selain pembenahan tata kelola, BGN akan memperketat pengawasan terhadap kualitas layanan MBG. Nanik mengatakan lembaganya akan meningkatkan pembinaan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk memastikan setiap dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.
Menurut dia, kualitas layanan harus tetap menjadi prioritas di tengah proses evaluasi yang sedang dilakukan. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan menjadi agenda utama BGN ke depan.
Nanik juga menyoroti ketimpangan distribusi layanan MBG. Ia mengatakan konsentrasi dapur MBG saat ini masih banyak berada di kawasan aglomerasi, sedangkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum memperoleh penguatan layanan yang memadai.
“Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” ujar dia.
Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan skema pelaksanaan MBG yang lebih efektif di wilayah 3T dengan mengoptimalkan sarana dan fasilitas yang telah tersedia. Lembaga itu juga membuka peluang kolaborasi dengan badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan pihak lain yang berminat mendukung pelaksanaan MBG di daerah tersebut.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pelaksanaan program MBG harus berlangsung secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Menurut dia, penguatan integrasi data dan sistem informasi diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat didasarkan pada data yang valid.
Agustina menambahkan rekomendasi dari berbagai lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang tengah dilakukan BGN.
Pembenahan yang dijanjikan pimpinan baru BGN tersebut menjadi ujian awal bagi keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis. Di tengah sorotan terhadap dugaan korupsi yang mengguncang lembaga itu, kemampuan BGN memulihkan kepercayaan publik dinilai akan menentukan efektivitas pelaksanaan program pada masa mendatang.
