.png)
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan sistem tata kelola makan bergizi gratis (MBG) selama ini belum terintegrasi dengan baik. Ia juga menuturkan proses validasi data masih lemah. Temuan awal itu menjadi salah satu fokus Agustina untuk melakukan pembenahan dan memperkuat tata kelola program.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu mengatakan hasil pengamatan awal menunjukkan sistem pendukung program MBG belum terintegrasi secara optimal.
"Yang saya sudah sepintas tahu memang adalah portal MBG, alur, sistem-sistem yang ada di sini dan sebagainya. Hari ini saya sepintas sudah melihat, belum terintegrasi, kemudian validasi, proses validasinya itu sepertinya belum ada," kata Agustina dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Agustina berujar persoalan tersebut menjadi perhatian utama karena tata kelola program berskala nasional seperti MBG tidak boleh bergantung pada individu. Menurut dia, seluruh kebijakan harus didukung oleh sistem yang mampu memastikan akurasi data, pengawasan, dan pelaksanaan program. "Kalau kita bicara tata kelola, tapi tidak kita masukkan ke dalam sistem, maka akan tergantung orang," ujarnya.
Perempuan yang telah berkarier selama 34 tahun sebagai auditor itu menegaskan keahliannya di bidang pengendalian internal akan digunakan untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG.
Ia mengatakan BGN akan mulai membangun sistem yang mampu menerjemahkan berbagai kebijakan strategis pemerintah, termasuk prioritas layanan bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ke dalam mekanisme kerja yang berbasis data.
Untuk itu, BGN akan memperluas integrasi data dengan sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satu basis data yang akan dimanfaatkan adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Selain itu, BGN juga berencana menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memanfaatkan data yang berkaitan dengan stunting dan program kesehatan masyarakat lainnya. "Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mungkin sudah punya data dan sudah punya program juga misalnya untuk stunting dan sebagainya," kata Agustina.
Dalam kesempatan yang sama, Agustina juga menanggapi pertanyaan mengenai tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tata kelola BGN.
Ia mengatakan lembaganya telah menerima berbagai masukan dan rekomendasi dari sejumlah pihak, termasuk KPK. Menurut dia, rekomendasi yang dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi akan dijalankan. "Kita sebenarnya sudah mendapat banyak rekomendasi, termasuk dari KPK. Hal-hal yang baik dan sesuai pasti nanti akan kita laksanakan," ujarnya.
Agustina menegaskan prioritasnya saat ini adalah membangun tata kelola yang berbasis sistem sehingga pengawasan tidak bergantung pada individu maupun pergantian pejabat.
"Yang jelas tugas saya adalah nanti tata kelola yang akan dibangun harus disistemkan supaya tidak tergantung pada orang. Mulai dari data, tata kelola data, sistem informasinya juga, kemudian tata kelola yang lain," kata dia.
