Forum Komdigi Jadi Dasar Pemkot Bontang Bertransformasi Menuju Kota Cerdas yang Tangguh

INFO TEMPO - Media sosial instansi pemerintah daerah idealnya tidak lagi sekadar wadah publikasi kegiatan seremonial. Di era digital saat ini, platform tersebut harus bertransformasi menjadi alat analisis berbasis data untuk melahirkan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Pemanfaatan media sosial menjadi isu yang mengemuka dalam Forum Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Medan di Hotel Aryaduta. Forum Komdigi berlangsung dua hari, yakni pada Rabu dan Kamis, 1-2 Juli 2026 yan diikuti seluruh kepala dinas Kominfo pemerintah kota se-Indonesia.

Kepala Dinas Kominfo Kota Bontang Andi Hasanuddin Akmal mengatakan, transformasi digital pemerintah daerah harus dilakukan secara terukur dengan memperhatikan aspek keamanan, interoperabilitas, dan keberlanjutan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Tech Stack pemerintah digital, serta kebijakan Komdigi menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem digital yang terpadu. "Program perlindungan sosial atau Perlinsos digital dan pendampingan Smart City atau Smart Province menunjukkan arah strategis menuju digitalisasi pelayanan publik yang lebih inklusif dan efisien," kata Andi di Medan, pada Jumat, 3 Juli 2026.

Analisis Media Sosial (AMS), Andi melanjutkan, terbukti menjadi instrumen strategis dalam memahami opini publik digital dan memperkuat legitimasi kebijakan. Hanya saja, pemanfaatannya masih menghadapi titik kritis dan kendala struktural, proses, serta kepemimpinan. Tanpa dukungan pimpinan dan mekanisme tindak lanjut yang jelas, hasil AMS berisiko berhenti sebagai laporan rutin tanpa menghasilkan perubahan kebijakan. "Secara keseluruhan, hasil forum menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tata kelola, kepemimpinan, dan komitmen untuk menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan," ucapnya.

Mengenai peran media sosial instansi pemerintah, apakah masih sekedar menjadi wadah publikasi kegiatan seremonial atau sudah bertransformasi menjadi alat analisis berbasis data untuk melahirkan kebijakan publik yang tepat sasaran, sesuai era digital saat ini, Andi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan beberapa Langkah, seperti melembagakan fungsi analitik AMS dengan mandat formal agar hasil analisis tidak berhenti di level staf. Juga ada upaya membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) respons isu yang menetapkan siklus tindak lanjut, batas waktu respons, dan mekanisme evaluasi dampak.

Andi menambahkan urgensi memperkuat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui forum reguler untuk membahas hasil AMS dan integrasi data. Mengintegrasikan AMS ke rapat pimpinan sebagai agenda tetap, sehingga hasil analisis masuk ke proses pengambilan keputusan. Mendorong kepemimpinan berbasis data dengan komitmen aktif pimpinan menggunakan hasil AMS sebagai dasar kebijakan. Melakukan evaluasi berkala setiap triwulan untuk menilai efektivitas AMS dan akselerasi digital. "Terakhir, mengintegrasikan AMS dengan Smart City agar menjadi bagian dari dashboard kota cerdas yang transparan, akuntabel, dan partisipatif," katanya.

Berdasarkan jaringan aspirasi yang dihimpun melalui Google Form selama dua hari berjalannya forum, terdapat lima poin rekomendasi krusial yang akan diserahkan langsung kepada pengurus pusat APEKSI. Pertama, regulasi tata Kelola komunikasi publik nasional dengan mendorong diterbitkannya aturan yang komprehensif; kedua, panduan anggaran advokasi media dengan memperkuat tata kelola anggaran terkait kemitraan media di daerah; ketiga, regulasi indicator kinerja utama (IKU) Kominfo dengan menyusun tolak ukur kinerja yang jelas bagi dinas Kominfo.

Keempat, standardisasi teknis pemanfaatan AI dengan merumuskan panduan resmi penggunaan kecerdasan buatan dalam pelayanan publik dan AMS; dan kelima, membangun infrastruktur pemerintah digital dengan penguatan sistem monitoring isu publik serta infrastruktur digital yang merata di daerah. "Harapannya forum Komdigi menjadi dasar Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik digital berbasis AMS dan mendukung transformasi menuju kota cerdas yang tangguh dan berdaulat," kata Andi. (*)