.png)
KETUA Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais angkat bicara soal videonya yang viral karena menyebut adanya hubungan istimewa antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Video yang kini telah hilang dari akun YouTube pribadi Amien Rais itu sempat menuai protes dan kecaman dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutya Hafid karena mengandung narasi fitnah.
Di sela Musyawarah Nasional Partai Ummat di Yogyakarta pada Sabtu malam, 2 Mei 2026, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menyebut pernyataannya dalam video itu seharusnya dilihat sebagai bentuk kebebasan warga negara dalam berpendapat.
"Saya yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita tidak dibatasi, tidak dibungkam," kata Amien.
Amien menilai Indonesia sebagai negara demokrasi, semestinya menjamin kebebasan orang berpendapat. Meskipun mungkin pendapat itu bertentangan dengan penguasa atau bertentangan dengan kelompok rakyat yang lainnya.
Soal tudingannya terkait hubungan Prabowo dan Teddy yang disebutnya melebihi batasan profesional, Amien mengaku punya alasan tersendiri.
"Kalau soal Teddy ini, memang saya kumpulkan dari berbagai informasi, dari YouTube maupun berbagai channel media sosial itu, saya kira hampir meyakinkan bahwa ada something very unusual (sesuatu yang sangat tidak biasa) tentang saudara Teddy," kata dia.
Sesuatu yang tidak biasa pada Teddy itu, kata Amien, karena yang bersangkutan diberi porsi kekuasaan terlalu berlebihan saat ini oleh Prabowo.
"Saya melihat Teddy ini hanya nggulet (menempel) terus ke Pak Prabowo, sampai-sampai yang menentukan tamu,.siapa menteri, mana jenderal yang bisa ketemu Pak Prabowo itu si Teddy ini," ujarnya.
Untuk itu, kata Amien, agar tak menjadi stigma buruk di masyarakat, sebaiknya Prabowo memberikan Teddy kesibukan atau posisi di tempat yang lain. Agar tidak selalu menempel Prabowo dan mengganggu pemerintahannya.
"Teddy ini kan sesungguhnya cuma Sekretaris Kabinet, tapi seolah-olah paling berwibawa, merasa lebih penting dari sekretaris kabinet," ujarnya. "Dia bisa memilah-milih tamu, mana yang bisa diterima, mana yang tidak."
Amien pun mengaku, ada seorang menteri koordinator yang bercerita kepadanya, kesulitan menemui Prabowo karena diatur oleh Teddy.
"Menko itu cerita, 'Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu,' begitu ," ujar Amien menirukan.
Padahal, Menko tersebut mengetahui Prabowo ada di istana dan hanya butuh waktu bertemu sekitar 5-10 menit untuk melaporkan tugasnya.
"Nah yang seperti ini menjadi blunder bagi kepemimpinan Pak Prabowo," urai Amien yang mengaku juga belum pernah bertemu Prabowo lagi pascadilantik menjadi presiden.
Amien pun menyarankan, Teddy tak perlu dihukum, dihujat, atau dibuang. "Cukup berikan dia (Teddy) job yang lain, diganti dengan seseorang yang tidak jadi beban, itu saja," kata dia.
Terkait ancaman Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang akan memproses hukum bagi penyebar videonya, Amien Rais merespons santai. "Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdigi tidak berhak ya (memproses hukum)," kata dia.
Menurut Amien, yang berhak memperkarakan videonya tak lain Seskab Teddy sendiri. Jika akan menuntaskannya hingga meja hijau.
"Kalau sampai di pengadilan saya akan yakin sekali, saya akan minta keterangan dari beberapa dokter spesialis, apakah betul dia itu gay atau bukan," kata dia.
Adapun Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Meutya Hafid sebelumnya menyatakan video pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya memuat narasi fitnah serta mengandung ujaran kebencian.
“Narasi yang dibangun merupakan upaya merendahkan martabat pimpinan tertinggi negara, tidak memiliki dasar fakta serta bagian upaya provokasi untuk menciptakan kegaduhan publik,” kata Meutya Hafid melalui keterangan tertulis, Jumat, 1 Mei 2026.
Bagi Meutya, hal ini berpotensi memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa ruang demokrasi digital merupakan ruang adu gagasan, bukan ruang memproduksi konten kebencian yang menyerang martabat manusia manapun.
