Muktamar ke-35 NU dan Seruan Tolak LPJ PBNU

JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menyerukan GERBANG TOLL PBNU (Gerakan Bareng Tolak LPJ PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas. Gerakan ini bukan dimaksudkan sebagai gerakan anti-NU atau permusuhan terhadap pengurus yang mengakhiri masa khidmah, melainkan sebagai ajakan kepada para muktamirin untuk menggunakan hak organisasionalnya dalam menilai dan memutuskan LPJ PBNU secara objektif, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Pada 27 Agustus 2026, di kompleks Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas — pesantren yang didirikan Kiai Wahab Chasbullah — Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dibuka. Di forum itulah kepengurusan PBNU mandataris Muktamar Ke-34 Lampung akan menyerahkan kembali mandat yang dipercayakan kepadanya, lalu digantikan kepengurusan yang baru,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).

Dia menambahkan, sebagaimana lazimnya serah terima di lingkungan kita, ada satu adat yang nyaris tak pernah dilanggar: yang mengakhiri masa khidmah disebut kebaikannya, sisanya disimpan rapat-rapat. Husnuzhan, kata orang. Sungkan, kata yang lebih jujur. “Saya warga NU. Saya kiai kampung. Saya dibesarkan dalam adat itu dan saya menghormatinya,” tuturnya.

Baca juga: Gus Lilur Minta Jangan Bawa-bawa Nama Presiden untuk Intervensi Muktamar NU

Tetapi, kata dia, tahun ini adat itu tidak bisa saya jalankan. Sebab di ruang sidang Muktamar tidak sekadar diminta mengenang, tetapi diminta memutuskan. “Ada dokumen bernama Laporan Pertanggungjawaban di atas meja, dan palu yang diketuk di atasnya bukan ucapan terima kasih. Ia pernyataan resmi jam’iyah bahwa kepengurusan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu, dengan segala hormat dan ta’zhim kepada para masyayikh, tidak bisa saya benarkan,” jelasnya.

Dia menuturkan, sepanjang akhir 2025, warga NU disuguhi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan akan mereka lihat seumur hidup: pengurus besar mereka saling memberhentikan di depan umum. Surat pemberhentian Ketua Umum diteken jajaran Syuriyah. Dari arah sebaliknya, Sekretaris Jenderal balik diberhentikan.

“Dua kubu, dua klaim keabsahan, dua rombongan juru bicara yang sama-sama fasih mengutip Anggaran Dasar. Semuanya berlangsung terbuka — di layar televisi, di kanal YouTube, di grup WhatsApp ranting sampai ke pelosok yang sinyalnya harus dicari di halaman belakang,” imbuhnya.

Gus Lilur mengaku di kampungnya, ibu-ibu Muslimat yang biasanya berdebat soal jadwal khataman dan urunan konsumsi tiba-tiba berdebat soal kuorum rapat harian Syuriyah. Anak-anak muda Ansor yang mestinya belajar mengurus koperasi dan bank sampah malah belajar menghafal nama-nama hotel di Jakarta tempat rapat digelar. “Itu bukan pendidikan berorganisasi. Itu penularan penyakit,” ujarnya.

Gus Lilur tidak hendak menakar siapa benar dan siapa salah dalam perkara itu. Dia mengungkapkan, para kiai sepuh di Ploso, Lirboyo, dan Tebuireng sudah menempuh jalan islah, dan alhamdulillah muktamar ini akhirnya bisa digelar. Dia hanya mencatat satu hal yang sangat sederhana: tidak ada satu pun warga NU di kampung saya yang meminta pertunjukan itu. Tidak ada satu pun yang diajak bermusyawarah sebelum namanya ikut terseret.

“Maka izinkan saya bertanya — sungguh bertanya, bukan menyudutkan — dan saya akan menjadi orang pertama yang mencabut pertanyaan ini bila jawabannya benar-benar ada. Sebutkan satu kampus yang dibangun PBNU mandataris Muktamar Lampung. Satu saja. Sebutkan satu rumah sakit yang berdiri karenanya. Satu saja,” kata Gus Lilur.

“Bukan yang diresmikan, bukan yang di-MoU-kan, bukan yang muncul dalam siaran pers lengkap dengan foto gunting pita, melainkan yang benar-benar berdiri: punya sertifikat tanah, punya dosen yang digaji, punya dokter jaga pada pukul dua dini hari ketika ada orang kampung datang mengantar istrinya yang hendak melahirkan,” sambungnya.