Prabowo: Hukum Tak Boleh Jadi Alat Balas Dendam Politik

PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan bahwa hukum tak boleh disalahgunakan sebagai alat balas dendam politik. Kepala Negara menyampaikan ini ketika bertindak selaku inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara pada Rabu, 1 Juli 2026, di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. “Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok mana pun,” ucap Prabowo di Satuan Latihan Korps Brigade Mobil Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu pagi.

Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dihargai, dihormati, dan ditegakkan. “Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tutur Prabowo.

Prabowo menyebutkan, hukum harus menjadi pelindung rakyat. Bagi dia, hukum semestinya memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. “Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah,” kata eks Menteri Pertahanan era Presiden Joko Widodo ini.

Prabowo lantas menegaskan kembali bahwa rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Selain itu, rakyat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani.

"Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya," ujarnya.

Korps Bhayangkara menggelar upacara peringatan hari jadi ke-80 tahun, di Cikeas, Bogor, pagi hari ini. Hari Bhayangkara tahun ini mengusung tema '80 Tahun Pengabdian Polri untuk Masyarakat'. Rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dimeriahkan dengan beragam atraksi peragaan dan defile. Misalnya penampilan kemampuan personel Kepolisian RI berupa konvoi kendaraan taktis, penerjunan, hingga parade pasukan dari berbagai satuan Polri, TNI, serta mitra Polri.