Setelah Lampung, Jokowi Bakal Keliling NTT

5 hours ago 5

MANTAN Presiden Jokowi mulai menyusun agenda safari ke sejumlah daerah di Indonesia setelah menyelesaikan kunjungannya ke Lampung. Saat ini, wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah dipersiapkan secara intensif sebagai destinasi berikutnya, di samping puluhan undangan dari provinsi lain yang masuk daftar pertimbangan.

Ketua Bidang Politik Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, mengungkapkan bahwa persiapan kunjungan ke NTT dilakukan dengan sangat serius mengingat banyaknya titik lokasi yang dijadwalkan untuk didatangi.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

"Insya Allah ada NTT. NTT lagi dipersiapkan betul secara serius ini," kata Bestari saat ditemui wartawan di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin, 13 Juli 2026.

Bestari menjelaskan, setiap undangan yang masuk dari total 38 provinsi di Indonesia harus melalui proses verifikasi ketat oleh tim. Langkah ini diambil untuk memastikan substansi acara dan pihak penyelenggara agar sesuai dengan tujuan kunjungan mantan presiden.

"Ada orang mengundang, ya kan harus dicek kedalamannya. Ini siapa yang mengundang, apa acaranya. Jangan sampai nanti undangannya adalah undangan rakyat bertemu dengan Pak Jokowi, namun yang dibicarakan hal-hal lain. Kan harus diteliti dahulu," ujarnya.

Diundang 50 Ribu Massa di Cirebon dan Tokoh Agama Kebumen

Selain NTT, salah satu agenda yang berpeluang besar dihadiri Jokowi adalah kunjungan ke Cirebon, Jawa Barat, pada September mendatang. Rencana ini mengemuka setelah pengasuh Padepokan Anti Galau Cirebon, Ustaz Ujang Bustomi, datang langsung ke Solo untuk menyerahkan undangan.

Pada hari yang sama, Jokowi juga menerima kedatangan K.H. Muhammad Zulvian dari Pondok Pesantren Al-Falah Kebumen yang memiliki maksud serupa.

"Kaitannya dengan adanya keinginan untuk mengundang beliau dalam safari-safari. Sepertinya Pak Jokowi akan menjadwalkan," tutur Bestari.

Ustaz Ujang Bustomi memaparkan, kehadirannya adalah untuk mengundang Jokowi dalam acara walimatul khitan putra bungsunya di Cirebon pada 12 September 2026. Acara tersebut diperkirakan akan dihadiri oleh 50 ribu orang.

"Anak saya yang terakhir itu disunat, mintanya itu Pak Jokowi hadir. Kalau enggak hadir, anak saya enggak mau sunat," seloroh Ujang. Ia menyatakan optimistis Jokowi akan memenuhi undangan tersebut. "Yang pasti beliau insya Allah hadir."

PSI Bantah Bahas Isu Hukum Mantan Jampidsus

Di sisi lain, Bestari Barus secara tegas menepis spekulasi yang menyebut pertemuan Jokowi dengan para tokoh agama tersebut menyelipkan pembahasan isu lain, termasuk perkara hukum yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah.

"Tidak ada dibicarakan hal-hal lain selain daripada dua hal tadi (undangan safari). Tidak ada membicarakan hal yang lain," tegas Bestari.

Terkait berbagai upaya pihak luar yang mencoba mengaitkan nama Jokowi dengan isu hukum tersebut, Bestari enggan menanggapi lebih jauh. "Kalau saya sih, apa pun selalu sering dikaitkan dengan Pak Jokowi. Namun kami tidak punya tanggapan apa pun terhadap hal itu. Mari kita ikuti proses hukum," ujar dia.

Selain rencana safari nasional, agenda internal untuk wilayah Jawa Tengah juga telah dimatangkan sebelumnya. Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, menyebut pihaknya telah bertemu Jokowi pada Jumat, 3 Juli 2026 lalu untuk membahas rencana konsolidasi.

PSI Jateng mengatakan telah mengusulkan 35 kabupaten/kota untuk dikunjungi, didukung oleh kesiapan struktur mesin partai di tingkat desa yang diklaim sudah mencapai 95 persen.

"Kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'Kandang Gajah'," kata Yogo.

Meski begitu, Yogo masih merahasiakan daerah mana yang akan menjadi titik perdana kunjungan tur Jokowi di Jawa Tengah. "Pertama nanti ditunggu. Ini kejutan di Jawa Tengah. Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya," ujar Yogo, seraya menambahkan bahwa tur tersebut nantinya akan dikemas menarik lewat perpaduan ritual adat, karnaval, dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda).

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online